Penegakan hukum yang rapuh pada periode Estado da Emerjensia yang ke-9, dan fleksibilitas kebijakan politik pemerintah atas pencegahan COVID-19 memicu opini publik yang kontroversial. Ketidakpastian produk hukum dan politik ini juga mungkin membenarkan argumen para pengguna media sosial yang menyebut atau menjuluki kebijakan politik pemerintah ibarat “menstruasi rutin” yang datang setiap bulan tanpa ada hentinya.Continue reading “Wabah Covid-19: Produk Politik dan Penegakan Hukum yang tidak pasti.”